Kasus Ahok : Seharusnya di Dakwa Pencemaran Nama Baik Elite Politik Bukan Penodaan Agama

ahok-menolak-dakwaan-penistaan-agamaSkenario Kesaksian Penodaan Agama

Di pengadilan Jakarta kemarin. Ahok di dakwa telah melakukan perbuatan menghina ulama dan penodaan agama. Ahok disebut sengaja membuat kalimat yang terkait Pilgub DKI periode 2017 dengan mengutip surat Al Maidah ayat 51. sebagaimana kita ketahui dakwaan Jaksa di dasarkan pada kalimat ” Jangan mau di bohongi pake surat Al Maidah 51“.“. Padahal  walaupun di nilai melanggar aturan,  ucapan ahok ini hanya bisa masuk pada pencemaran nama baik elite politik. bukan penodaan agama.

Semua orang pasti sudah tahu tak ada kata ulama di sana. apalagi subyek dalam kalimat itu tidak di sebutkan dan tidak bisa di fahami dengan jelas. Sekalipun struktur kalimat itu di rubah menjadi SPO (Subyek+Predikat+Obyek) dan menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menjadi subyek, “ Dia membohongi pembaca pake surat Al Maidah 51″ tetap saja kalimat ini tidak bisa di gunakan sebagai dakwaan penodaan agama.

Mungkin dakwaan itu di dasarkan karena ada beberapa tokoh, mengaku sudah mendengar pidato Ahok berkali-kali, dan mereka bersaksi bahwa kalimat itu sudah masuk kategori penistaan Agama. meskipun sebenarnya mereka sudah tahu subyek kalimat masih belum jelas dan ada makna yang membuai yang perlu di klarifikasi.

Semua dakwaan jaksa bersumber dari kalimat hasil rekaan dari sekelompok orang, di hayalkan terdapat kata “Ulama” di dalamnya. Ahok menegaskan, sama sekali tidak ada maksud menghina ulama, Namun dalam pidato di Kepulauan Seribu, ia sengaja menyindir oknum elite politik yang pengecut, berlindung dibalik kitab suci, menggunakan surat Al Maidah 51.

Penegasan Ahok dalam eksepsinya ini, sebenarnya dapat membuat subyek kalimat itu menjadi jelas. “Jangan mau di bohongi “elite politik yang pengecut” pake surat Al Maidah 51″ atau di rubah menggunakan struktur kalimat  SPO. “Oknum elite politik yang pengecut itu membohongi rakyat pake surat Al Maidah 51″.

Dengan demikian, sebenarnya makna ucapan Ahok yang selama ini menjadi polemik, sudah bisa di fahami oleh semua orang. Entah mengapa, Pidato Ahok di kepulauan seribu di paksakan menjadi dasar dakwaan penodaan Agama.

Padahal kalaupun ucapan Ahok itu di nilai melanggat aturan, menurut saya, ucapan ahok hanya masuk pada pencemaran nama baik elite politik. bukan penodaan agama. Kalaupun ada makna yang membuai dan cukup sensitive, masih ada mekanisme klarifikasi dan memberi peringatan keras terlebih dahulu.

Karena itulah, pengacara Ahok menilai dakwaan jaksa tersebut prematur karena tidak dilalui dengan mekanisme peringatan keras dan melanggar ketentuan lex specialis derogat legi generalis.  Lex specialis adalah hukum yang bersifat khusus sedangkan lex generalis adalah hukum yang bersifat umum

Prinsip Lex specialis derogat legi generali menyatakan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum . Berdasarkan Pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 2 ayat 1 beleid itu berbunyi, barang siapa melanggar pasal satu diberikan perintah atau peringatan untuk menghentikan perbuatannya.

Seharusnya Ahok di beri peringatan keras terlebih dahulu, kalau memang itu benar-benar penyataan yang masuk kategori penodaan agama. Namun, apa daya kaki tak sampai. Nuansa politik dalam kasus Ahok cukup kental, di dalam dunia politik jangan berharap ada keadilan dalam memberi kesaksian terhadap lawan politiknya. Untuk tujuan politik yang lebih besar, skenario kesaksian penodaan agamapun di ciptakan.

Skenario besar itu di mulai dari membingkai pidato Ahok sedemikian rupa melalui propaganda media sebagai perbuatan penistaan Agama. Para tokoh di minta sebagai saksi, untuk membuat statement di media massa, bahwa Ahok telah menyakiti Ulama, Ahok menodai Al Quran, dan Ahok menyebut Surat Al Maidah itu bohong.

Dan masih banyak pernyataan-pernyataan lain yang di propagandakan melalui media massa, tentu saja tujuannya untuk memperkuat dan meyakinkan publik, bahwa dalam pidatonya itu Ahok benar-benar melakukan perbuatan penistaan agama.

Padahal, menggunakan inisial saja dalam sebuah pernyataan,seseorang tidak bisa di laporkan dan di bawa ke jalur hukum, misalnya, ”Inisal AD membohongi umat pake Surat Al Maidah 51″ atau menggunakan kalimat “Jangan mau di bohongi inisial AD pake surat Al Maidah 51”.. Pertanyaanya siapa AD yang di maksud pada kalimat itu..? mungkin Ahmad Dhani, bisa  Ahmad Dahlan, dan bisa juga Anton Dasia.

Siapapun yang melontarkan kalimat di atas tidak bisa di tuntut. Begitu juga, mereka yang merasa berinisial AD juga tidak bisa menuntut. Karena dalam kalimat itu subyek yang di gunakan hanya Inisial, apalagi dalam kasus pidato Ahok, jangankan Inisial, subyeknya saja tidak tertera dalam kalimat.

Dalam membuat kesaksian kita di tuntut untuk membuat pernyataan yang adil dan tidak memihak. Tuduhan yang di buat harus berdasarkan sesuatu yang jelas dan tidak membuai. contoh jika dalam kalimat itu di ganti dengan kata “Ustad Abu Bakar Baasir ” dan “Ulama”. kalimatnya akan menjadi seperti ini, “Ustad Abu Bakar Baasir membohongi pembaca pake surat Al Maidah 51″. atau “Jangan Mau di Bohongi Ustadz Abu Bakar Baasir  pake surat Al Maidah 51″.

Kalimat di atas akan berbeda rasanya jika menggunakan kata “ulama” , Kita akan melihat makna dua kalimat di atas otomatis akan bergeser dan berbeda. misalnya “Ulama membohongi pembaca pake surat Al Maidah 51″, atau “Jangan mau di bohongi ulama pake surat Al Maidah 51”,  dari dua kalimat di atas tentu saja akan di respon dengan cara yang berbeda pula.

Yang pertama hanya ulama yang bernama Ustad Abu Bakar Baasir saja yang akan merasa tersakiti, ulama lainnya tidak akan merasakannya, sedangkan kalimat yang kedua, Semua orang yang menjadi ulama akan merasa terhina, bukan hanya Ustad Abu Bakar Baasir saja karena mereka semua adalah ulama, yang dituduh berbohong menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk tujuan politik sesaat.

Dalam ajaran Islam, siapa saja yang di minta menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan seseorang. Maka mereka di tuntut untuk berlaku adil dalam memberi kasaksian dan tidak memihak sekalipun kepada non muslim atau pelaku bid’ah, pernyataannya harus pasti dan akurat agar tidak menjadi fitnah. Jika memang tidak ada kata Ulama, baik kata khusus maupun umum, ya katakan saja sejujurnya, bahwa pidato Ahok itu tidak mengarah ke Ulama, baik ulama tertentu maupun ulama yang tak tertentu.

Dalam menanggapi masalah ini, beberapa waktu yang lalu, Yusril Ihza Mahendra pernah mengutip  Al Maidah ayat 8, “…ketika kalian menjadi saksi, bersaksilah dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil (misalnya, memberi kesaksian palsu) . Berlaku adillah (dalam memberi kasaksian), karena adil (dalam memberi kesaksian) itu lebih dekat kepada takwa”

Umat Islam di tuntut untuk memberi kasaksian yang benar dan di larang memberi kesaksian palsu, karena terdorong kebencian terhadap sesuatu kaum dengan membuat pernyataan di luar konteks untuk menyudutkan pihak lain.

Ahok boleh keberatan atas dakwaan jaksa, karena memang itu hak terdakwa dan sebagaian besar umat Islam tentu memaafkannya, karena hanya yang sebagian besar itu saja yang mau berlaku adil dalam memberi kesaksian terhadap kasus ini, tapi di dalam percaturan politik, tidak akan pernah kita temukan politisi membuat statement yang jujur dan adil untuk lawan politiknya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s