Keunikan Aksi Damai 212 : Otak Atik Angka 1 dan 2

gus-durTakut Kehilangan Momen

Begitu saja kok repot”. kata Gus Dur. pernyataan presiden ke 4 ini cukup menggambarkan apa yang terjadi di dalam pikiran saya. terdengar nyaring di telinga desas desus adanya rencana terselebung pada aksi 2 desember mendatang, membuat pikiran saya repot dan bikin pusing, apalagi rencanaya aksi demo pake sholat Jumat, atau sholat jumat di pake demo. ini niat sholat sambil demo, atau niat demo sambil sholat Jumat. daripada repot kita serahkan saja urusan ini ke pakar agama, Saya tidak mau pusing tujuh keliling, kita main otak atik angka saja. Karena ini lebih menarik, meski pembaca mungkin tidak tertarik, tapi ini cukup menarik.

Menariknya kalau kita otak atik dan di hubung-hubungkan,angka 212 dapat di jadikan referensi untuk melihat kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya. . Agar saya tidak repot, saya iseng mengamati deretan angka yang ada pada aksi damai jillid 3.

Ternyata, setelah saya perhatikan aksi super damai ini hanya terdiri dari nomor satu dan dua. Karena dalam angka 212 tidak terdapat angka 3, 4 dan 5, . apakah makna di balik tidak adanya angka 3,4, dan 5 dalam aksi gelar sajadah ini menurut falsafah Pancasila.

Telah kita ketahui, sila kesatu dan kedua dalam pancasila, tentang ketuhanan dan kemanusian, memang jika kita amati perjalanan aksi ini bermula dari tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dalam pidatonya di pulau seribu.

Tuduhan dalam kasus itu juga terkait dengan masalah kemanusian yang adil dan beradab. Tentu saja, hanya manusia yang mengamalkan sila ketuhanan saja yang bisa di anggap manusia yang adil dan beradab. karena semua kreteria keadilan dan keberadaban harus sesuai dengan ajaran ketuhanan.

Banyak orang yang menuntut keadilan,dan keberadaban tanpa tahu duduk persoalannya. bahkan ada yang bilang di dunia ini keadilan sudah tidak ada. padahal sebenarnya keadilan itu masih ada, asal kita tahu duduk persoalannya. bicara keadilan artinya kita bicara Hukum dan Kebijasanaan.

Hukum adalah aturan yang datang dari atas. Sedangkan kebijaksanaan adalah hukum yang di buat dari bawah, biasanya Kebijaksanaan itu terkait keputusan seseorang setelah melihat situasi dan kondisi di lapangan, di mana hukum yang di buat dari atas tidak bisa di terapkan saat itu.

Contoh saja, jika ada kitab suci mengatakan pencuri itu harus di potong tangannya (Hukum dari Atas). tapi ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Hukum itu di terapkan, oleh seorang Hakim, kepala negara, atau ulama maka mereka akan membuat kebijaksanaan.

Kebijaksanaan inilah yang nantinya jadi Hukum atau aturan yang di sepakati bersama, dengan catatan tidak melenceng dari tujuan utama (Hukum atas).

Maksud aturan yang tidak melenceng, Pelaku pencuri tetap di hukum tapi tidak di potong tangannya sebagaimana yang tercantum di kitab suci, cukup hukum penjara sesuai KUHAP, kanapa harus sesuai KUHAP, karena KUHAP itulah hukum yang di gunakan.

Di katakan tidak adil jika keputusan itu tidak sesuai dengan hukum yang di sepakati, kalau tidak ada hukum yang di sepakati, artinya keputusan yang di buat mengandung kedholiman dan ke tidak adilan. Faktanya kita punya hukum dan undang-undang artinya Keadilan itu sudah ada mekanismenya.

Pada aksi 212 tidak ada angka 3, sila ke tiga dalam pancasila terkait “persatuan dan kesatuan”, tak heran jika banyak pihak mempresiksi kasus ini berpotensi memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Sebab No 3 ini juga angka yang sensitif, karena juga terkait dengan  “persatuan dan kesatuan” konsep ketuhanan salah satu agama.

Selanjutnya, pada aksi 212 tidak ada angka 4 dan 5, tentang “musyawarah mufakat” dan ” keadilan sosial”,  ini menandakan aksi 212 tidak  ada kesepakatan dalam masyawarah perwakilan atau juga sudah ada kesepakatan, ini terkait dengan MPR/DPR. artinya semua masalah ini ada keterlibatannya dengan ketidakmufakatan MPR/DPR atau perwakilan apa saja.

Pembaca bisa meng otak-atik sendiri atau mungkin sudah ada kesepakatan melalui voting, tapi karena kalah voting. akibatnya perwakilannya ngotot dan memaksa tidak mau sepakat. biasanya hal ini terjadi jika terkait masalah anggaran, kita semua tahu, idealisme seseorang cendrung muncul seketika ketika pembagian logistik tidak merata.

Nah…Karena logika tanpa logistik cendrung anarkis,  maka mereka menggunakan massa untuk menekan dan memaksa pemerintah untuk bertindak adil sesuai kehendak mereka, maksudnya mereka mendesak agar yang berwenang segera mengambil kebijakan, sesuai situasi dan kondisi yang mereka anggap penting dan genting.

Sebab, mereka akan kehilangan suatu momen yang sangat penting jika tuntutannya tidak segera dilaksanakan. tentu saja kita sudah mengetahui, Pilkada di selenggarakan hanya lima tahun sekali. Jika tuntutan penahan Ahok ini berhasil, maka jalan menjadi pemimpin DKI bagi salah satu calon akan berjalan mulus tanpa hambatan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s